Revolusi mesir sekarang dan pertanyaan rumitnya

Muhammad Ridha, anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP), kini studi di
Murdoch University, Australia ‘REVOLUSI bukan sebuah acara makan
malam,’ begitu kata Mao Zedong. Dan
Rakyat Mesir sekarang memahami benar
pernyataan Mao ini. Revolusi Mesir
memang bukan sesuatu yang
menyenangkan bagi siapapun yang menginginkan kenyamanan, layaknya
acara makan malam. Ketika banyak
kalangan aktivis kini mengamini begitu
saja pernyataan Emma Goldman mengenai
‘revolusi sebagai tempat kita
menari,’[1] maka Rakyat Mesir mengambil jalan yang sungguh tidak
nyaman dalam membangun revolusinya
sendiri. Revolusi mereka bukan parade
bersenang-senang di jalan, sambil
meneriakkan slogan anti pemerintah
dengan harapan bisa dengan tenang kembali ke kondisi rutin masing-masing di
keesokan harinya. Revolusi Rakyat Mesir
justru mengajukan problem revolusioner
paling rumit untuk dijawab oleh siapapun
yang menghendaki revolusi sekarang:
‘apa yang akan terjadi di esok pagi setelah mobilisasi popular ini usai?’ Problem ini setidaknya kembali
mengemuka ketika Rakyat Mesir kembali
menggulingkan rezim berkuasa di Mesir.
Seperti tahun 2011, penggulingan 2013 ini
juga dilakukan melalui mobilisasi popular
rakyat. Kali ini, mobilisasi popular ditujukan kepada kepemimpinan Islam
Politik di bawah Presiden Mohamed Morsi.
Bagi Rakyat Mesir, Morsi telah gagal untuk
merealisasikan apa yang menjadi alasan
mendasar Rakyat ketika turun ke jalan
pada tahun 2011. Tidak heran jika tuntutan-tuntutan yang sempat mereka
teriakkan saat menurunkan Mubarak di
lapangan Tahrir, kembali
dikumandangkan untuk menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan yang
signifikan antara kekuasaan Islam Politik Morsi dengan kekuasaan otoritarian
Mubarak. Ini bukti bahwa Rakyat Mesir
serius dengan aspirasi revolusioner
mereka, bahwa Mesir setelah revolusi
adalah Mesir yang melakukan
transformasi radikal atas setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Suatu
pernyataan kuat mengenai, ‘Revolusi
sampai Menang!’ Namun sebagaimana situasi revolusioner,
tidak pernah ada yang namanya kondisi
yang ideal dalam revolusi itu sendiri.
Walau Morsi diturunkan dengan dengan
peluh dan darah Rakyat Mesir di jalan,
namun, kali ini, intervensi Militer Mesir pada menit-menit terakhir proses
penurunan Morsi membuat proses
revolusi tidak dapat dinilai dengan mudah.
Bagi beberapa kalangan, proses mobilisasi
rakyat tahun 2013 ini masih merupakan
suatu peristiwa yang dapat dikatakan revolusioner karena Rakyat Mesir sendiri
yang melakukan upaya politik kolektif
dalam menurunkan Morsi. Akan tetapi,
tidak sedikit yang juga mengemukakan
bahwa proses kali ini kental dimensi
kontra-revolusioner mengingat intervensi Militer adalah upaya kudeta yang
mengancam prinsip dasar dari revolusi
Mesir yang demokratis. Di sini kita menemukan kembali apa yang
rumit dari Revolusi Mesir. Revolusi Mesir
melampaui secara kreatif problem utama
dari demokrasi liberal dengan
memberikan jawaban (sementara)
melalui demistifikasi legitimasi kekuasaan formal yang membuka ruang
baru untuk memahami demokrasi itu
sendiri. Akan tetapi di sisi lain, hal ini
kelindan dengan masih hadir serta
kontributifnya kekuatan politik
konservatif yakni Militer Mesir. Revolusi Mesir, dalam hal ini, menjadi penanda
utama tentang kompleksitas revolusi
dalam epos kontemporer kita. Menjadi
penting bagi kita untuk memperjelas serta
klarifikasi atas perjuangan revolusioner
Rakyat Mesir kini. Karenanya tidak terhindarkan bagi kita semua yang masih
bersetia pada jalan revolusi rakyat
pekerja, untuk melakukan pembelajaran
dari kerumitan-kerumitan ini. Demokrasi dengan Demos Salah satu yang krusial untuk ditekankan
dari Revolusi Kedua yang dilancarkan
Rakyat Mesir kali ini adalah bagaimana
Rakyat Mesir mendemistifikasi makna
‘demokrasi’ itu sendiri. Ketika para
ahli ‘demokrasi’ menyatakan bahwa demokrasi adalah semata terbangunnya
institusi demokrasi, maka demokrasi bagi
Rakyat Mesir merupakan jalan utama
untuk merealisasikan cita-cita revolusi itu
sendiri. Jadi keberadaan sistem
demokrasi beserta dengan institusi- institusinya tidak dapat dipisahkan dari
cita-cita revolusi yang melahirkannya. Apa yang terjadi di Mesir dapat dipahami
sebagai krisis legitimasi. Habermas (1976)
berpendapat bahwa krisis legitimasi
dalam kapitalisme muncul ketika
kekuasaan politik yang dibangun dengan
nilai-nilai tidak sepenuhnya kapitalis (baca: sistem sosial budaya), bertabrakan
dengan imperatif dorongan pertumbuhan
khas kapitalisme. Walau tidak
sepenuhnya serupa, namun struktur
logika Habermas membantu kita untuk
memahami mengapa legitimasi kekuasaan Morsi yang diraih melalui
demokrasi prosedural (baca: pemilu)
sangatlah ringkih, dimana benturan yang
terjadi adalah antara aspirasi revolusi
dengan dorongan pertumbuhan ekonomi.
Pasca berkuasanya Morsi, alih-alih memberikan infrastruktur politik yang
diperlukan untuk merealisasikan cita-cita
revolusi, Morsi justru mengambil jalur
politik yang bertentangan dengan aspirasi
revolusi atas nama pembangunan serta
pertumbuhan Mesir. Melalui upaya replikasi rezim ekonomi-politik AKP di
Turki, Morsi mengadopsi kebijakan
neoliberal di Mesir. Hal ini dapat dilihat
pada kebijakan Mursi untuk mengambil
pinjaman US$4,8 Miliar dari IMF.
Konsekuensi dari pinjaman ini, Mesir harus melakukan penyesuaian struktural
melalui pengurangan pembiayaan publik,
pemotongan subsidi, peningkatan pajak
atas barang kebutuhan dasar, dan
devaluasi mata uang Pound Mesir (Shabi
2012). Trajektori ekonomi politik inilah yang kemudian mengondisikan krisis
legitimasi rezim pemerintahan Morsi. Ia
dianggap telah berkhianat terhadap
revolusi rakyat yang melahirkannya. Namun penjelasan krisis legitimasi ini
mencukupi dengan sendirinya karena
adopsi neoliberalisme ke negara yang
tengah mengalami perubahan, tidak
melulu unik pengalaman Mesir. Dalam hal
ini argumen Pepinsky (2013) menjadi relevan. Bagi Pepinsky, proses transisi
politik yang terjadi di Mesir, khususnya,
dapat dilihat melalui perbandingannya
dengan Indonesia. Pepinsky menekankan
bahwa warisan otoritarianisme adalah
penting dalam memahami upaya stabilisasi ‘demokrasi,’ sehingga
‘Model Indonesia’ yang sering
dijadikan referensi bagi transisi mulus
demokrasi bagi negara Islam, tidak dapat
diterapkan di Mesir dikarenakan warisan
otoritarianisme yang berbeda. Saya bersepakat dengan kesimpulan
Pepinsky, bahwa ada spesifitas
kondisional antara Indonesia dan Mesir.
Namun, diagnosa Pepinsky tentang Mesir
cenderung mengabaikan dinamika
kekuatan serta perjuangan politik yang juga ikut menentukan proses transisi
demokrasi itu sendiri. Aspirasi revolusi
masih sangat mengemuka dalam benak
Rakyat biasa di Mesir. Kalangan pemuda,
buruh, dokter, pengacara, dan banyak
elemen masyarakat lainnya, masih mengupayakan melalui perjuangan
keseharian mereka transformasi nyata di
Negara Mesir. Selain itu, masih terdapat
elemen kiri radikal (kelompok kiri
sosialis dan komunis) yang tetap
memperjuangkan aspirasi revolusioner dalam ranah politik formal Mesir (Slocums
2013). Kondisi ini tentu saja sangat krusial
untuk mempertahankan subjektivitas
revolusioner dalam mempengaruhi ruang
politik Mesir itu sendiri. Kondisi ini yang memungkinkan
terjadinya mobilisasi popular pasca 2011
untuk menurunkan Morsi. Rakyat Mesir
memahami bahwa demokrasi prosedural
tidak dapat dipisahkan dari demokrasi
substansial yang sudah dibentuk oleh proses revolusi Rakyat itu sendiri.
Mengabaikan hal ini tentu saja
berimplikasi pada tidak relevannya
bentuk formal demokrasi dengan
berbagai institusinya. Institusi-institusi
tersebut dibangun untuk merealisasikan cita-cita revolusi, bukan untuk
menegosiasikan (bahkan menegasikan)
cita-cita tersebut. Dalam hal ini, Rakyat
Mesir mendefinisikan secara kreatif
mengenai apa yang sebenarnya kita
maksud mengenai ruang politik dalam demokrasi. Ruang politik dalam
demokrasi, bagi Rakyat Mesir, adalah
medan sekaligus untuk melakukan
kontrol langsung atas rezim politik yang
dibentuknya. Dalam hal ini, mobilisasi
popular yang dilakukan adalah bagian tak terelakkan dari proses demokrasi di
Mesir. Tidak heran, jika kemudian, dalam
pengalaman Mesir kini, kita bisa melihat
bahwa demos (rakyat) tengah
mengartikulasikan kekuasaannya dalam
demokrasi. Kudeta militer: revolusi atau kontra-
revolusi? Terlepas dari temuan kreatif dalam
revolusi Rakyat Mesir terhadap
demokratisasi selama proses kejatuhan
Morsi, kita tidak dapat mengabaikan fakta
empirik bahwa kekuatan kontra-
revolusioner, seperti militer, juga ambil bagian dalam situasi ini. Jangan lupakan
bahwa Militer adalah bagian yang penting
dari basis kekuasaan Mubarak, yang
membuat Rakyat Mesir melancarkan
revolusi pada tahun 2011. Intervensi
Militer (yang banyak kalangan menyebutnya kudeta militer) sedikit
banyak membuat proses kejatuhan Morsi
menjadi dimungkinkan. Untuk itu menjadi
sangat penting untuk mengklarifikasi apa
yang sebenarnya kita maksud dengan
peranan militer dalam revolusi kini. Keterlibatan Militer terhadap kejatuhan
Morsi bukan sesuatu yang datang tiba-
tiba. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh
relasi yang tercipta antara Militer dengan
Morsi pasca pemilu, yang merupakan
anak kandung dari revolusi 2011. Sejak berkuasa, Morsi memang telah
melakukan penyingkiran sistematis
terhadap Militer. Puncaknya dapat dilihat
pada Agustus 2012, ketika Morsi
memensiunkan Menteri Pertahanan
Hussein Tantawi, serta mencopot Kepala Staf Angkatan Bersenjata Sami Anan.
Hussein Tantawi sendiri adalah ketua
Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata
(SCAF, Supreme Council of Armed Force).
Pemensiunan Tantawi dan dicopotnya
Anan, juga bukan sesuatu yang tanpa dasar. Blunder Militer di Sinai pada 5
Agustus 2012, yang menewaskan 16
pasukan penjaga perbatasan adalah dasar
yang logis bagi Morsi untuk melakukan
manuver ini (Rashwan 2012). Bagi Morsi,
hal ini menunjukkan bahwa pihak militer sudah terlalu lama bermain politik yang
membuat kehilangan fokus untuk
melaksanakan tugas utamanya, yaitu
mempertahankan Mesir dari ancaman
eksternal. Bersamaan dengan dikeluarkannya
Tantawi dan Anan, maka proses
penyusunan konstitusi yang baru
menghilangkan peranan militer dalam
konstitusi. Kondisi ini mmbuat Morsi
memegang kontrol penuh atas proses politik Mesir. Situasi ini kemudian
menempatkan militer pada posisinya
yang marjinal, seperti posisi kekuatan
politik lainnya yang sudah terlebih dahulu
dimarjinalisasi oleh kepresidenan Mursi
dengan Ikhwanul Muslimin-nya, yakni kalangan liberal, sekuler, dan juga
kalangan kiri revolusioner. Konjungtur
serta konstelasi politik ini kemudian
membuat apa yang saya sebut sebagai
satu bentuk, mengutip Laclau-Mouffe,
logika persamaan (logic of equivalence) di antara mereka yang telah
termarjinalisasi oleh Morsi. Antaganisme
ini kemudian mengondisikan lebih lanjut
perlawanan revolusioner yang telah
dilakukan oleh Rakyat Mesir. Dengan dasar ini, saya berpendapat
argumentasi Spraque (2013) yang
mengatakan bahwa revolusi yang terjadi
sekarang adalah murni revolusi rakyat
tanpa ada intensi militer adalah sangat
berbahaya. Pendapat Spraque bisa mengarahkan kita pada kesimpulan
bahwa militer Mesir kini sudah
tersubordinasi dibawah kepemipinan
politik yang revolusioner. Akan tetapi,
posisi ini juga hendak menolak argumen
Nugroho (2013) yang berpendapat bahwa yang mampu menentukan kekuasaan
adalah mereka yang memiliki bedil,
bahwa penggulingan Morsi tidak lebih
sebagai kudeta militer belaka tanpa ada
konteks perjuangan politik yang
melatarinya. Walau saya bersimpati pada posisi Spraque, akan tetapi saya perlu
menekankan bahwa dalam perjuangan
revolusioner peranan militer harus
diperhatikan. Perhatian pada militer ini
penting agar kita tetap mawas diri, agar
kita sadar bahwa intervensi militer ini dapat menjadi narasi awal bagi militer
untuk melakukan opresi terhadap rakyat
atas nama penciptaan keamanan dan
ketertiban pasca jatuhnya Morsi. Dengan
dalih mengamankan Mesir dari
ketidakpuasan pendukung Morsi, Militer akan juga menggunakan hak represinya
untuk menundukkan kekuatan-kekuatan
revolusioner dalam Rakyat Mesir. Oleh
karena itu, di sini pihak militer Mesir
harus dilihat sebagai elemen oportunis-
parasit dalam gerakan revolusioner, yang kehadirannya harus secara sistematis
dinetralisir dalam proyeksi politik
revolusioner. Penutup Alan Badiou dalam bukunya The Rebirth of
History (2012) mengatakan, kerusuhan
dapat memiliki signifikansi historisnya
sendiri. Hal ini terjadi ketika, ‘lokalitas
berhenti menjadi terbatas,… ketika
komposisi berhenti menjadi seragam, namun secara bertahap menguraikan
representasi terpadu dalam bentuk
mosaik dari semua orang, ketika,
akhirnya, teriakan negatif
pemberontakan murni digantikan oleh
penegasan permintaan bersama, yang kepuasannya memberikan makna awal
tentang kata
“kemenangan” (victory)’ (Badiou
2012, h 35). Hal inilah, yang setidaknya,
terjadi dengan revolusi Mesir. Lokalitas
Mesir beresonansi dalam pengalaman kita semua. Pengalaman Rakyat Mesir dalam
menciptakan subjektivitas kolektif
revolusionernya, membuat sejarah
peradaban kontemporer tidak dapat sama
lagi. Kompleksitas serta pertanyaan rumit
yang mengiringi proses revolusi di sana, membuat revolusi Rakyat Mesir bukan
semata repetisi dari sejarah, lebih dari
itu, ia menciptakan alur urutan baru
dalam sejarah yang hasilnya hanya bisa
ditentukan oleh rakyat Mesir itu sendiri.
Tidak heran, jika mereka tidak mengambil jalur yang biasa
dikumandangkan oleh ahli-ahli demokrasi
dari Barat. Bagi kita di Indonesia, satu-satunya cara
untuk dapat bersetia dengan alasan utama
revolusi Mesir adalah dengan memastikan
kemenangan penuh rakyat Mesir dalam
revolusi mereka. Bukan bersikap
patronase dengan mengambil jarak, sembari memberikan jawaban segera
atas problem revolusi mereka. Tidak pula
dengan mengajukan kesimpulan-
kesimpulan yang simplistik atas jalannya
revolusi Rakyat Mesir itu. Bersetia pada
revolusi Rakyat Mesir, berarti kita harus terlibat langsung dengan mengajukan
problem yang sama yang membuat
mereka harus bersusah payah turun ke
jalan untuk membangun revolusinya
sendiri. Dan ini hanya mungkin dilakukan
jika revolusi juga dilakukan di sini, di Indonesia.*** Penulis aktif di twitterland dengan akun
@muh_ridha

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s